Informasi Dikecualikan

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi.

Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan :

  1. Sebelum adanya permohonan informasi publik.
  2. Pada saat adanya permohonan informasi publik.
  3. Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik.

 

Informasi publik yang dikecualikan paling sedikit memuat :

  • Jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan
  • Identitas pejabat PPID yang menetapkan
  • Badan publik
  • Jangka waktu pengecualian
  • Alasan pengecualian
  • Tempat dan tanggal pengecualian

 

Informasi publik yang dikecualikan meliputi :

I. Informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum. 

Yaitu informasi yang dapat :

  1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana ;
  2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana ;
  3. Mengungkap data intelijen kriminal dan rencana – rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transaksional ;
  4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;
  5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

II. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat.

III. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :

  1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  2. Dokumen tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahaan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  5. Data prakiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  6. Sistem persandian negara; dan/atau
  7. Sistem intelijen negara.

IV. Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

V. Informasi yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional.

  1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  2. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan paja, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  5. Rencana awal investasi asing proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan atau
  6. Hal – hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

VI. Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.

  1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negoisasi internasional;
  2. Korespondensi diplomatik antar negara
  3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

VII. Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

VIII. Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi.

  1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
  3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. Hasil – hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan sesorang; dan/atau
  5. Catatan yang menyangkut pribadi sesorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

IX. Memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

X. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang – Undang.

Read More

LOMBA GOTONG ROYONG

LOMBA GOTONG ROYONG TINGKAT KOTA MADIUN

Lomba Gotong Royong Tingkat Kota Madiun di laksanakan pada Hari Rabu 21Pebruari 2018 bertempat di Kelurahan Kartoharjo dan dilaksanakan oleh warga masyarakat yang berkecimpung di bidang Ekonomi ,Keagamaan Sosial Budaya, Kemasyarakatan dan Lingkungan.

Antusias Warga Kelurahan Kartoharjo saat Meneeima Tim Penilai Lomba Gotong Rorong dari Kota Madiun

Penilaian di Bidang Agama Sosial Budaya

Penilaian di Bidang Kemasyarakatan

Penilaian di Bidang Ekonomi

Penilaian di Bidang Lingkungan

Hasil Dari Kegiatan Ekonomi Kelurahan Kartoharjo

Foto Bersama Tim Penilai seusai Penilaian Lomba Gotong Royong Tingkat Kota Madiun

 

Read More

KEGIATAN PEBRUARI KELURAHAN KARTOHARJO

PEBRUARI INDAH DI KELURAHAN KARTOHARJO

Kegiatan rutin Pertemuan PKK Kelurahan Kartoharjo dan Pengurus Dasa Wisma ini dilaksanakan pada hari sabtu 17 Pebruari 2018 pukul 08.00 WIB s/d selesai yang sebelumnya juga mengadakan rapat Pengurus yang dilaksanakan pada hari Rabu 14 Pebruari 2018.

Antusias Peserta Pertemuan PKK Kelurahan Kartoharjo.

Peran Serta Pengurus PKK

(more…)

Read More

JUM’AT BERKAH

Kegiatan Hari Jum’at di Wilayah Kartoharjo 

Senam Jum’at Pagi tanggal 9 Pebruari 2018

Pembinaan dari Bapak Camat Kartoharjo dan dilanjutkan Pembinaan dari Bapak Sekda Kota Madiun.

KEGIATAN POSYANDU BALITA DI WILAYAH KARTOHARJO

Kegitan Imunisasi Difteri Jum’at 9 Pebruari 2018 di Jl.Perintis Kemerdekaan yang dilaksanakan bersama Petugas Kesehatan dari Puskesmas Oro-oro Ombo

Kegiatan Imunisasi Difteri di Posyandu Balita Jl.Sendang

Tempat bermain di Posyandu Balita Sendang.

Kegiatan Imunisasi di Posyandu Jl.Sendang

Kegiatan Menu Sehat Di Paud Pelangi Jl.Jayengan

Kegiatan Paud Pelangi senam Pagi dan Imunisasi di Posyandu Kaswari Jalan Jayengan.

Read More

KEGIATAN JUM’AT SEHAT AWAL PEBRUARI

JUM’AT SEHAT PEBRUARI

Semangat Bapak Lurah Kartoharjo dan Seluruh Lurah se Kecamatan Kartoharjo mengikuti Senam pagi di Kecamatan Kartoharjo menuju sehat sebagai gaya hidup.

Apel Pagi Sebelum kegiatan Senam dipimpin Bapak Camat Kartoharjo di ikuti Karyawan dan Karyawati Kelurahan se Kecamatan Karoharjo ,Bapak & Ibu Polisi Polsek Kartoharjo dan BABINSA Kelurahan se Kecamatan Kartoharjo bersamaan dengan Perkenalan Kapolsek Kartiharjo yang Baru 

Perkenalan Bapak Kapolsek Kartoharjo yang baru .

Peran serta Babinsa Kelurahan Kartoharjo

Read More

JUM’AT SEHAT AWAL JANUARI

KEGIATAN JUM’AT SEHAT KELURAHAN KARTOHARO

Kegiatan jalan sehat /jalan santai karyawan karyawati se Kecamatan Kartoharjo di laksanakan pada Hari Jum,at Tanggal 19 Januari 2018 dimulai jam 06.30 wib yang di awali dengan Apel Pagi dipimpin oleh Bapak Camat Kartoharjo Kota Madiun.Kegiatan ini dilaksanakan secara bergantian di 9 kelurahan se Kecamatan Karroharjo. Kegiatan ini diharapkan bisa membawa seluruh karyawan karyawati kelurahan se kecamatan Kartoharjo dalam gaya hidup sehat di lingkup/ditempat karja

Peran serta Babinsa dan Babinkamtibmas dalam Jum’at Sehat

Read More

KEGITAN MUSRENBANGKEL 2019

PELAKSANAAN MUSEENBANGKEL 2019

Kegiatan Musrenbangkel Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun dilaksanakan Pada Hari Jum’at Tanggal 12 Januari 2018 Jam 13.00 sampai dengan Jam 15.00 di Ruang Pertemuan Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun.

Antusiasme Warga yang terdiri dari Kerua RT , RW, Perwakilan dari Kecamatan Kartoharjo, Perwakilan Dari Bapeda Kota Madiun,LPMK, Tokoh Masyarakat Tokoh , Agama, Babinsa,Babinkamtibmas yang menghasilkan 69 Usulan FISIK dan 99 Usulan Non Fisik dengan Total Usulan biaya Rp 5.368.742.000. Dengan adanya musrenbangkel tahun 2018 ini diharapkan Fasilitas yang ada di Kota Madiun menjadi lebih baik dan nyaman untuk masyarakat pada umumnya dan warga Kelurahan Kartoharjo pada khususnya menjadi sejahtera.

 

Read More